erek erek pecah ban

erek erek pecah ban,server thailand 4d,erek erek pecah ban

Jakarta, CNBC Indonesia -Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2025 sudah akan disahkan menjadi APBN pekan depan.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan hal tersebut. Ia mengatakan RAPBN 2025 akan ditetapkan oleh DPR pada pekan depan.

"Mudah-mudahan akan diketok oleh DPR di minggu depan," kata Thomas di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dalam pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terakhir, Selasa (10/9/2024), ada sedikit perubahan RAPBN 2025 dari rancangan semula.

Perubahan itu terletak pada peningkatan alokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) seiring dengan menyusutnya anggaran belanja non K/L.

Namun, dari sisi defisit anggaran tetap sesuai dengan rancangan awal, yaitu sebesar Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).

Secara garis besar, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,13 triliun, sementara itu belanja negara telah disepakati sebesar Rp 3.621,31 triliun.

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan terkumpul sebesar Rp 2.490,91 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Sementara itu, rincian dari belanja negara Rp terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,87 triliun.

Dengan defisit APBN yang tetap dijaga sebesar Rp 616,19 triliun sesuai desain awal, atau sesuai Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang dibacakan Presiden Joko Widodo saat 16 Agustus 2024, keseimbangan primer juga tetap defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun.

Adapun khusus anggaran belanja K/L yang berubah dalam postur belanja pemerintah pusat kini menjadi sebesar Rp 1.160,08 triliun, dari postur sementara yang dibahas sebelumnya di Banggar DPR Rp 1.094,65 triliun.

Sementara itu, belanja non K/L menjadi berkurang drastis menjadi sebesar Rp 1.541,35 triliun dari sebelumnya Rp 1.606,78 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan perubahan ini terjadi setelah Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono kemarin, Senin (9/9/2024).

"Terjadi perkembangan mengikuti diskusi yang dilakukan Ibu Menkeu dengan Pak Presiden Terpilih terakhir kemarin siang," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Isa menjelaskan, peningkatan belanja K/L itu tidak akan menyebabkan defisit anggaran yang rancangannya sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB berubah, lantaran pembengkakan belanja K/L itu hanya menggeser pos alokasi anggaran dari belanja non K/L.

"Jadi ada peningkatan signifikan, dengan sendirinya belanja non K/L dari Rp 1606,8 triliun jadi Rp 1.541,4 triliun dengan rincian untuk belanja non K/L praktis tidak ada perubahan kecuali pengelolaan belanja lainnya berkurang karena sebagian sudah kita geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun jadi Rp 491,2 triliun," tegas Isa.

Video: Terungkap Isi Perbincangan Sri Mulyani dan Prabowo