meja 2d togel

meja 2d togel,republik game,meja 2d togel

Jakarta, CNBC Indonesia -Wakil Presiden periode ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk terus fokus memperbaiki tata kelola sistem pendidikan di Indonesia, karena pendidikan kunci untuk memperbaiki kualitas SDM dan sebagai alat untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara maju 2045.

Salah satu perbaikan yang paling penting menurutnya ialah menghilangkan kebiasaan memotong anggaran pendidikan. Di samping memiliki menteri pendidikan yang memiliki latar belakang sebagai pakar di sektor itu, mulai dari pakar tata kelolanya, hingga kemahiran dalam membuat sistem pendidikan yang sesuai karakteristik bangsa.

Hal ini JK ungkapkan saat menjadi pembicara dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertajuk 'Menggugat Kebijakan Pendidikan' di Jakarta. Acara itu turut menyinggung rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang ingin mengubah basis belanja wajib pendidikan 20% dari belanja APBN ke pendapatan APBN.

"Jadi solusi pendidikan itu bukan hanya anggaran tapi tindakan sistem yang konsekuen, dan sekali lagi saya katakan kepemimpinan, kalau kepemimpinannya seperti ini mau apapun tidak akan pernah jadi pendidikan itu dan dosa besar untuk kita semua," ucap JK dalam acara tersebut, dikutip Senin (9/9/2024).

"Kedua tentunya pendidikan ini jangan dipotong-potong di semua tempat, dipotong di DPR sekian, dipotong di daerah, sekian akhirnya yang jatuhnya sekian saja, guru juga kadang-kadang suka potong karena kadang dia lihat bupati potong, dia potong juga," tegasnya.

JK mengakui, saat ini anggaran pemerintah memang tengah sulit, karena tumpukan utang yang tinggi. Maka, untuk menambah porsi anggaran belanja di kementerian atau lembaga saja sulit, apalagi menambah porsi anggaran untuk belanja wajib atau mandatory spending. Maka, yang paling bisa dilakukan kata dia adalah mengefektifkan anggaran pendidikan.

"Al hasil kalau kita bicara anggaran yang perlu efektifitasnya, jangan harap menteri keuangan bisa tambah, saya tahu keadaan sekarang tidak mungkin dia tambah, PUPR menjerit minta tambah, Kemensos minta tambah, semua minta tambah, artinya tambah utang, utang sudah kelebihan, sudah hampir Rp 10 ribu triliun," ujar JK.

JK juga menekankan, tidak ada gunanya bila nantinya masyarakat menggugat soal rencana pengubahan basis ukuran anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN, sebab anggaran dalam APBN sendiri kini kian terbatas. Oleh sebab itu, ia kembali menekankan, yang bisa dilakukan sekarang adalah

"Ekonomi kita susah, itu dipahami dulu. Utang banyak, jadi apapun kita mau gugat hari ini Sri Mulyani akan tetap aja ketawa-ketawa, ya silahkan aja gugat tapi tidak ada uangnya mau apa? suruh pinjam lagi, di mana pinjamnya lagi, siapa yang bayar bunganya," tegasnya.

Untuk bisa menciptakan anggaran pendidikan yang efektif, ia menekankan, yang perlu dilakukan pertama ialah memilih menteri pendidikan seperti tren sejak dahulu kala, seperti masa kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara. Jika pemimpin di kementerian pendidikan yang diperoleh baik dan pakar atau ahli di bidangnya maka program yang dihasilkan juga akan baik untuk kemajuan siswa dan dunia pendidikan.

"kalau saya punya perusahaan yang pertama saya siapkan dirut yang terbaik, bukan berapa anggarannya, CEO nya bagaimana, baru kita bicara program, baru kita bicara anggaran, anggaran itu ketiga bukan pertama, orang dulu, baru apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu, bukan anggaran baru kita bikin program, jangan terbalik," tutur JK.

Ia mengatakan bisa bicara seperti ini karena sudah banyak berkecimpung di sektor pendidikan, mulai berperan sebagai dewan penyantun atau trustee di 8 universitas, yang salah satunya Oxford, hingga memiliki 10 instansi pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi.

"Intinya saya konservatif sekali dalam pendidikan walaupun saya urus pendidikan dari dulu hingga sekarang saya dewan penyantun barangkali 8 universitas, saya punya pendidikan ada 10 sampai perguruan tinggi. Macam-macam saya ngerti, saya trustee, dewan penyantun di Oxford, jadi ngerti bagaimana pendidikan itu mereka berjalan," kata JK.

Video: Dunia Pendidikan Jadi Rapor Merah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi