emak qq login

emak qq login,saba sport login,emak qq login

Banten, CNBC Indonesia-Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono buka suara mengenai kemungkinan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 atau tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo akan mengambil keputusan ketika sudah benar-benar dilantik menjadi Presiden.

"Sekali lagi, izinkan Pak Prabowo menjadi Presiden dahulu," kata Thomas dalam diskusi dengan media di Anyer, Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024).

Thomas mengatakan setelah dilantik menjadi Presiden, maka Prabowo tentu akan membicarakan mengenai keputusan tersebut dengan kabinetnya. Dia memastikan Prabowo sudah terinformasi soal adanya kenaikan tarif PPN ini.

"Bapak Presiden Terpilih sudah ter informasi mengenai hal tersebut, pastilah nanti ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk," kata dia.

Sebagaimana diketahui, rencana kenaikan PPN menjadi 12% tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk menaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada awal 2025.

Sejumlah ekonom menolak rencana kenaikan ini. Mereka khawatir kenaikan tarif PPN tersebut akan membebani daya beli masyarakat yang telah tergerus.

Di lain sisi, dalam sejumlah kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keputusan kenaikan PPN diserahkan kepada pemerintahan baru. Meski demikian, dia mengatakan penerapan kebijakan ini tentu tidak dilakukan kepada semua komoditas.

Dia mengatakan sejumlah barang dan jasa tidak akan terkena kebijakan PPN ini. Di antaranya untuk sektor barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Dia bilang pengecualian itu sebagai bentuk proteksi untuk masyarakat.

DJP Jakarta Selatan II Implementasikan Layanan Ramah Disabilitas