pantun minta thr

pantun minta thr,palu 88,pantun minta thrJakarta, CNN Indonesia--

Pemimpin tertinggi Korea Utara,Kim Jong Un, dilaporkan mengeksekusi mati hingga 30 pejabat pemerintah gegara gagal menanggulangi banjir bandang yang menewaskan hingga ribuan orang pada Juli lalu.

Stasiun televisi Korea Selatan, TV Chosun, melaporkan puluhan pejabat itu didakwa melakukan korupsi dan melalaikan tugas. Sebab, banjir dahsyat yang melanda provinsi Chagang pada Juli lalu menewaskan hingga 4 ribu orang dan menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi.

Lihat Juga : Paus Fransiskus Senang Warga RI Punya Banyak Anak, Bukan Peliharaan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengetahui bahwa pada akhir bulan lalu, 20-30 pejabat yang bertugas di wilayah yang terkena dampak ditembak mati, termasuk Kang Pong Hun," laporTV Chosun, mengutip seorang pejabat pemerintah Korsel.

Siapa saja pejabat yang dihukum mati Kim Jong Un?

Kim Jong Un diduga menghukum mati salah satu kader partainya sendiri. Radio Free Asia (RFA)melaporkan Sekretaris Utama Komite Provinsi Jagang, Kang Pong Hun, diyakini termasuk dari 30 pejabat yang dieksekusi mati ini.

Lihat Juga : Kim Jong Un Tembak Mati 30 Pejabat Korut Gegara Gagal Atasi Banjir

Lihat Juga : Paus Fransiskus Pilih Nasi Goreng Jadi Menu di Pesawat ke Papua Nugini

Kang Pong Hun adalah kader partai Workers' Party of Korea (WPK), pimpinan Kim Jong Un. Sebelum ditembak mati, ia lebih dulu dipecat bersama dengan pejabat-pejabat lainnya termasuk Menteri Keamanan Publik Ri Thae Sop.

Sementara itu, belum terungkap identitas pejabat lainnya yang masuk daftar eksekusi mati terbaru Korut ini.

Sejumlah wilayah Korea Utara dilanda banjir besar hingga lebih dari 1.000 orang tewas maupun hilang pada Juli lalu.

Wilayah-wilayah tersebut utamanya berada di sepanjang Sungai Amnok, antara lain Provinsi Pyongan Utara, Jagang, dan Ryanggang.

Di Kota Sinuiju, hujan deras dan banjir merusak sekitar 4.100 rumah warga, menggenangi jalanan dan rel kereta api, serta merusak sekitar 3.000 hektar lahan pertanian.

Pada saat itu, Kim menyatakan akan menghukum para pejabat atas kerusakan akibat banjir. Menurut Korea Selatan, hal itu merupakan upaya Kim untuk menghindari kesalahan.

Sejalan dengan itu, media Korut menampilkan Kim yang berusaha memimpin upaya bantuan terhadap warga terdampak. Ia juga digembar-gemborkan peduli terhadap para korban.

Seorang penduduk Provinsi Pyongan Utara mengatakan kepada Radio Free Asia dengan syarat anonim bahwa warga kawasannya yang terkena banjir dipaksa menonton video propaganda yang menggambarkan Kim Jong Un sebagai pahlawan.

Mereka bahkan diminta tak menampilkan raut sedih sedikit pun.

Warga lain mengatakan kepada RFA Korean bahwa tentara yang dimobilisasi untuk membangun kembali kota yang terkena banjir mencuri makanan dan persediaan lain milik warga karena tak dimodali oleh pemerintah.