formasi chelsea ps3

formasi chelsea ps3,asian handicap liga 1 indonesia,formasi chelsea ps3Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan dugaan alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran sejumlah kementerian/lembaga (k/l) pada tahun pertama kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dugaan ini diungkap usai Zulhas mengeluh anggaran Kemendag 2025 dipangkas, dari Rp1,9 triliun pada tahun ini menjadi Rp1,6 triliun. Penurunan anggaran kementerian yang dipimpin orang terdekat Prabowo itu dipertanyakan Komisi VI DPR RI.

"Memang saya kira Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) hati-hati, saya kan mesti, pasti tujuannya baik lah. Lihat perkembangan dunia seperti sekarang ini, bukan mereda, tapi bertambah," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pria yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tetap berbaik sangka mengapa anggarannya di 2025 dipotong. Ia menegaskan ini adalah bentuk hitung-hitungan Sri Mulyani agar pemerintahan Prabowo Subianto kokoh dan punya cadangan anggaran yang cukup.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mencatat pemotongan anggaran ini terjadi tak hanya di Kemendag. Politikus Partai NasDem itu menyebut mitra Komisi VI DPR RI lainnya juga mengalami nasib serupa.

"Pak Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) di sini anggarannya (2025) turun 45 persen, Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) juga turun 18 persen. Jadi, saya bingung juga nih menteri-menteri kita di Komisi VI juga sebenarnya cukup keren-keren loh, lingkaran elite kekuasaan," tutur Martin.

"Di komisi-komisi lain juga banyak yang turun dengan angka 30-an persen. Jadi, bisa prejudice, apakah ada sektor lain yang menyedot atau pendapatan negaranya menurun?" sambungnya.

Ucapan Martin ditimpali candaan oleh wakil rakyat lainnya. Komisi VI DPR RI menyebut nama-nama tersebut juga merupakan bagian dari elite tim sukses Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

[Gambas:Video CNN]

Kementerian belum memberikan pernyataan soal pemangkasan anggaran sejumlah kementerian ini. Cuma Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemangkasan anggaran memang dimungkinkan.  

Ia mengatakan berdasarkan aturan yang berlaku, Suharso menjelaskan Bappenas memiliki wewenang untuk mengevaluasi setiap program di pemerintahan dengan standar Governance Risk Compliance (GRC).

Dari evaluasi itu, usulan kementeriannya bisa mengusulkan pemangkasan anggaran kementerian ke Kemenkeu.

"Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kami juga bisa mengatakan 'oh, ya, ini enggak, ini begitu'. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah kalau bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin tidak perlu lagi ada di APBN," jelas Suharso lebih lanjut.