okestream1 pro

okestream1 pro,arti mimpi ke pasar tradisional,okestream1 proJakarta, CNN Indonesia--

Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Fatah mengungkapkan alasan sopir Jaklingkomenggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7).

Ia mengatakan ada delapan koperasi mitra operator program Jaklingko dan Transjakarta yang melakukan unjuk rasa.

Lihat Juga : Demo Sopir Jaklingko Tuntut Transparansi, Heru Minta Kadishub Evaluasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul dalam keterangannya, Selasa (30/7).

Lihat Juga : Demo Sopir Jaklingko di Balkot Jakarta, Ratusan Aparat Dikerahkan

Selain itu, kata dia, Transjakarta kerap mempersulit operator mikrolet dan mencari-cari kesalahan mereka. Sementara pembagian kuota mikrolet kecil.

"Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas. Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ucap Fahrul.

Ketua Koperasi Komilet Jaya, Berman Limbong menjelaskan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 terkait Jaklingko Mikrotrans menyebutkan jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan Transjakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.

Namun, lanjut dia, seiring waktu, populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen.

"Dari angka persentase tersebut, dari 11 operator mitra program Jaklingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak dan serapan yang banyak juga, telah mencapai hingga 51 persen. Lucunya, Transjakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota pada operator tersebut dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," ujar Limbong.

Lihat Juga : Mental Usang Sopir Metromini di Bus Baru Minitrans

Menurutnya, praktik tersebut tidak sehat. Karena itu, ia berpendapat Transjakarta sebagai pengelola subsidi transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Public Service Obligation (PSO) harus menghentikan hal tersebut dan bertindak lebih adil.

Kemudian, wajib transparan dalam penentuan pemberian kuota serta pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik.

"Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta yang harus transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik," kata Limbong.

Ada beberapa tuntutan yang disuarakan oleh sopir Jaklingko, seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil dan menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Lalu, mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.