domino rp tanpa pasword,337slot,domino rp tanpa paswordJakarta, CNN Indonesia--
Pembicaraan mengenai program makan bergizi gratis (MBG) dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto terus bergulir. Kini, pihak swasta pun diperbolehkan terlibat membiayai program yang bakal berjalan mulai tahun depan itu.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan pihak swasta boleh terlibat dalam MBG lewat program program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR).
Ia mohon maklum karena MBG merupakan program besar yang perlu melibatkan banyak pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dadan menjelaskan keterlibatan swasta juga sangat dimungkinkan, ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Beleid itu mengatur pendanaan Badan Gizi Nasional, salah satunya dari sumber lainnya yang tidak mengikat.
Badan Gizi juga menginginkan program MBG lebih melibatkan UMKM daerah agar tumbuh lebih cepat. Dengan begitu, diharapkan warga desa yang sebelumnya pergi ke kota bisa kembali ke daerahnya masing-masing.
Selain itu, program MBG diharapkan bisa menyerap produksi petani lokal. Pasalnya selama ini, sambung Dadan, banyak petani yang tidak memiliki pembeli.
"Dengan hadirnya program ini kita menjadi off taker ke depan, dan ini menjadi off taker yang clear karena program dilakukan setiap hari," katanya.
Lihat Juga : Impor Beras RI Tembus 3,05 Juta Ton per Agustus 2024 |
Apalagi, Dadan mengatakan program MBG membutuhkan 200 kilogram (kg) beras untuk sekitar 3.000 siswa per hari. Dibutuhkan pula 350 kg daging ayam dan 350 kg sayuran per hari.
"Dalam percobaan kita juga berikan susu, untuk 3.100 anak membutuhkan 600 liter susu setiap hari," tutur Dadan.
Wacana keterlibatan swasta melalui program CSR untuk MBG ini terbilang ide baru pemerintah. Oleh karena itu, para pengamat pun mengingatkan untung-rugi hingga kelaziman rencana tersebut.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai keterlibatan swasta melalui program CSR memang bisa-bisa saja. Namun, hal itu kurang lazim sebab CSR memiliki peruntukannya tersendiri.
Lihat Juga :Ekspor Pasir Laut RI Dibuka Lagi, Siapa Paling Diuntungkan? |
Ronny menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, kapasitas fiskal CSR dari swasta atau perusahaan sangat tidak memadai untuk program MBG. Jatah untuk CSR hanya kisaran 5 persen dari total profit perusahaan. Itu pun sangat jarang perusahaan yang memenuhinya secara maksimal.
"Dan tidak semua perusahaan swasta dikenai kewajiban CSR. Sehingga, kapasitas fiskalnya untuk membantu program makan siang gratis tidak akan terlalu signifikan," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Kedua, sebagian besar perusahaan yang diwajibkan mengeluarkan CSR adalah perusahaan ekstraktif. Ini utamanya membutuhkan dana CSR untuk memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar kawasan ekstraktif, memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan tambang, dan sejenisnya.
Menurut Ronny, itu misi utama CSR sebenarnya. Sehingga, jika dana CSR perusahaan dialihkan untuk makan siang gratis, maka akan mengorbankan tujuan dana CSR mereka yang tak kalah pentingnya.
Ronny juga menilai wacana melibatkan swasta melalui program CSR merupakan tanda pemerintah kekurangan dana untuk program MBG.
"Sejak awal program tersebut muncul di ruang publik, satu hal yang tak pernah terjawab secara jelas adalah soal asal anggarannya. Karena ruang fiskal pemerintah sedang sempit, bahkan sangat sempit," kata Ronny.
Ia melihat pemerintahan baru sangat ingin program tersebut dimasukan ke dalam APBN yang ruang pendanaannya sempit, akhirnya CSR swasta pun ditarik-tarik ke urusan makan siang gratis.
"Jangan sampai Lama-lama malah merembet ke yang lain juga, termasuk ke dana haji atau dana-dana pensiun. Semakin bahaya toh?" kata Ronny mengingatkan.
Lihat Juga :Kubu Arsjad Minta Menkumham Tak Sahkan Anindya Bakrie Jadi Ketua Kadin |
Setali tiga uang, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan keterlibatan swasta melalui program CSR untuk membantu MBG cukup aneh. Keberadaan swasta malah akan membuat kualitas program MBG tak merata.
Bhima menilai pihak swasta yang bersangkutan bisa jadi hanya mementingkan MBG untuk unit bisnis pendidikan atau yayasan pendidikan di bawah naungan bisnis mereka sendiri.
"Misalnya (perusahaan swasta) punya sekolah SD sampai SMA, itu yang akan diprioritaskan dan khawatirnya akan ada disparitas nilai gizi dalam program makan bergizi gratis," ucap Bhima.
Ia menyebut sekolah yang terafiliasi dengan pihak swasta berpotensi mendapat nilai MBG yang cukup besar. Pasalnya, anggaran dari pemerintah bisa digabung dengan anggaran CSR si pelaku usaha.
[Gambas:Photo CNN]
Lagi pula, kata Bhima, seharusnya anggaran makan bergizi gratis murni dari pemerintah atau APBN. Ia lantas mengingatkan akan celah korupsi dari keterlibatan swasta melalui program CSR. Potensi kecurangan itu bisa dalam bentuk korupsi hingga kolusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Jadi, jangan mencampuradukan makan bergizi gratis yang sudah dianggarkan di APBN itu dengan swasta. Karena nanti secara pertanggungjawaban keuangan akan menimbulkan pertanyaan dari auditor keuangan, khususnya BPK," jelas Bhima.
Ia menambahkan bahwa wacana melibatkan swasta melalui program CSR untuk MBG bukan preseden yang baik di tahun pertamanya.
"Toh anggaran yang diusulkan untuk makan bergizi gratis sudah besar, Rp71 triliun gitu. Masa masih butuh anggaran CSR dari perusahaan?" katanya.
[Gambas:Video CNN]
