pukulan smash dilakukan pada saat bola

pukulan smash dilakukan pada saat bola,erek-erek pisang,pukulan smash dilakukan pada saat bola

Jakarta, CNBC Indonesia- Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mencatat kontribusi industri hasil tembakau terhadap penerimaan negara pada 2022 sebesar Rp 218 triliun. Kemudian pada 2023, penerimaan negara dari kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami penurunan, yakni menjadi sebesar Rp 213,5 triliun.

Meski ada penurunan, nilai tersebut dianggap masih jauh lebih besar ketimbang dividen keseluruhan BUMN. Buktinya, dividen BUMN pada 2022 hanya sebesar Rp 40 triliun dan 2023 sebesar Rp 80 triliun.

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau menghadapi tekanan dari berbagai arah, termasuk kenaikan cukai, tekanan LSM anti-tembakau yang semakin masif, menurunnya daya beli masyarakat serta perubahan pola konsumsi, hingga yang terbaru, ancaman regulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tekanan terhadap industri semakin besar dengan munculnya rancangan peraturan baru, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Draf Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang diunggah di situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengaturan utama dari regulasi tersebut adalah desakan penerapan kemasan rokok polos tanpa merek baik untuk produk tembakau dan rokok elektronik.

Peraturan-peraturan ini tidak hanya mengancam keberlangsungan keseluruhan mata rantai industri tembakau di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada perekonomian, terutama di daerah-daerah penghasil tembakau. Ribuan pekerja di sektor pertanian tembakau, pengolahan, dan distribusi hingga ke sektor ritel dan industri kreatif seperti periklanan berisiko kehilangan pekerjaan jika peraturan ini dipaksakan Kemenkes untuk diterapkan tanpa melibatkan pemangku kepentingan terdampak.

Penutupan pabrik rokok atau pengurangan skala operasionalnya dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, khususnya di wilayah yang ekonominya sangat tergantung pada sektor ini. Selain itu, pendapatan negara dari cukai tembakau, yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, berpotensi menurun drastis, mempengaruhi stabilitas fiskal.

Dengan regulasi yang memperketat pengawasan terhadap produk tembakau dan rokok elektronik, serta penerapan kemasan polos tanpa merek yang akan memperparah kondisi maraknya rokok ilegal, pelaku industri dihadapkan pada tantangan besar untuk bertahan dalam persaingan pasar yang semakin ketat.

Kebijakan ini berdampak tidak hanya pada perusahaan besar, tetapi juga pada rantai pasok yang melibatkan petani, buruh pabrik, dan distributor. Tanpa strategi adaptasi yang efektif dan dukungan pemerintah yang memadai, sektor ini berisiko mengalami penurunan investasi, penutupan usaha, dan kerugian ekonomi yang lebih luas.

Untuk membahas secara lengkap dan eksklusif tantangan industri tembakau di masa depan, CNBC Indonesia menghadirkan dialog Coffee Morning dengan tema "Badai Baru Ancam Industri Tembakau: Rencana Kemasan Polos Tanpa Merek", pada Kamis, 19 September 2024.

Acara diskusi ini akan menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI - Putu Juli Ardika, Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan RI - Angga Handian Putra, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) - Benny Wachjudi, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) - Henry Najoan, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) - Suhendro, dan Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) - Tauhid Ahmad, serta sejumlah stakeholder lainnya sebagai penanggap. Simak diskusi lengkapnya pada Kamis 19 September 2024.

Video: Waspada! Mantan Wamenkeu Ingatkan Ancaman Turunnya Daya Beli