bayer leverkusen vs koln,spogoal.com football,bayer leverkusen vs kolnJakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor pasir laut, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Izin ekspor pasir laut ini dikeluarkan pemerintah dengan dalih untuk mengendalikan hasil sedimentasi di laut, yang menyebabkan pendangkalan hingga membahayakan alur pelayanan.
Belum diketahui negara mana yang akan mengimpor pasir laut Indonesia. Namun diperkirakan, Singapura akan menjadi salah satu negara pengimpor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Singapura pasti butuh (impor pasir laut)," pungkasnya.
Lihat Juga : Eks PM Rusia Sebut Putin Ketar-ketir soal Serangan Balasan Ukraina |
Dilansir Reuters, Singapura memang menjadi salah satu negara pengimpor pasir laut Indonesia sebelum aturan ekspor itu ditutup di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Menurut data, pengiriman rata-rata pasir laut RI ke Singapura lebih dari 53 juta ton per tahun, antara tahun 1997 hingga 2002.
Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2019 juga menyebut Singapura adalah importir pasir laut terbesar di dunia dan dalam dua dekade sebelumnya sudah menerima 517 juta ton pasir dari negara-negara tetangga.
Lanjut di halaman berikutnya...
[Gambas:Video CNN]
Jejak Reklamasi Singapura
Mengutip laman National Library Singapore, selama dua abad terakhir luas daratan Singapura bertambah dari 578 km persegi sebelum merdeka, hingga kini mencapai 719 kilometer persegi.
Singapura telah melakukan proyek reklamasi sejak zaman kolonial, ketika Stamford Raffles mendarat di Singapore River. Negara itu juga dipastikan akan terus mereklamasi, seiring bertambahnya populasi di masa mendatang,
Dalam 2013 Land Use Plan, Kementerian Pembangunan Nasional Singapura mencatat ada kebutuhan untuk menyediakan lahan tambahan seluas 56 kilometer persegi pada tahun 2030.
Lihat Juga : Erdogan Bakal Dilantik Jadi Presiden Turki Akhir Pekan Ini |
Penambahan luas wilayah Singapura akibat proyek reklamasi sempat membuat khawatir negara tetangga seperti Malaysia.
Pada 2019, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad kesal lantaran pasir tanah yang dijual ke Singapura dipakai untuk memperluas wilayah.
Sementara di tahun 2003, RI memutuskan menghentikan sementara ekspor pasir laut karena ada satu pulau kecil di Bangka Belitung yang hilang akibat ekspor pasir.
Selain itu penghentian ekspor juga dilakukan saat itu karena belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura.
Saat ini, di Indonesia sempat timbul pertanyaan apakah reklamasi Singapura akan menggeser batas-batas teritorial.
Lihat Juga : AS Tuduh Satelit Mata-mata Korut Pakai Teknologi Rudal Antarbenua |
Menanggapi kekhawatiran ini, Dosen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada (UGM), I Made Andi Arsana, mengatakan garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura telah ditetapkan secara sah dan tidak akan berubah.
"Garis batas itu tidak berubah karena perubahan garis pantai. Jadi garis batas yang sudah disepakati, tidak akan berubah hanya karena garis pantainya berubah," kata Made Andi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/5).
Hal ini tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1969 dan 1978, yang menyebutkan bahwa perjanjian antar negara secara umum bisa berubah, namun dikecualikan untuk perjanjian soal perbatasan.
"Maka secara umum soal batas itu stay there forever, tidak akan berubah karena adanya perubahan apa pun," imbuhnya.
Lihat Juga : Chechen Siap Tempur di Wilayah Timur Ukraina usai Wagner Tarik Pasukan |
Sehingga Made menjelaskan, RI tak perlu khawatir soal perubahan batas jika Singapura melakukan serangkaian proyek reklamasi selagi masih berada di dalam batas teritorialnya.
RI-Singapura sendiri telah menandatangani Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura pada tahun 2014 lalu.
Perjanjian penetapan batas laut RI-Singapura ini sendiri memberikan jaminan kepastian batas kedua negara dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
